JAKARTA | Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengakui masih banyak perwira menengah Polri di jajaran kepolisian wilayah dan sektor yang belum menunjukkan performa kerja secara optimal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan jajaran Polri, Kejaksaan Agung, serta Mahkamah Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Dalam paparan yang disampaikan kepada legislatif, Dedi menyebut bahwa hasil evaluasi internal Polri menunjukkan mayoritas Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) belum memenuhi standar kinerja yang diharapkan oleh institusi. Berdasarkan data yang dipaparkan, dari sebanyak 4.340 Kapolsek yang menjabat saat ini, sekitar 67 persen dinilai berkinerja di bawah ekspektasi atau under performance.
Dedi menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya performa tersebut adalah latar belakang pendidikan perwira yang menduduki jabatan tertentu. Disebutkan bahwa hampir separuh dari para Kapolsek adalah lulusan program Pendidikan Alih Golongan (PAG), yaitu jalur pendidikan yang memungkinkan bintara naik ke pangkat perwira melalui sistem seleksi. Menurutnya, kesiapan kepemimpinan dan kapasitas manajerial yang belum merata menjadi tantangan utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di tingkat sektor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya berhenti di level Kapolsek, tinjauan terhadap pejabat di tingkat Polres juga menghasilkan temuan serupa. Dari total 440 Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang telah melalui proses penilaian kinerja atau assessment pada 2025, sebanyak 36 Kapolres dinyatakan memiliki kinerja di bawah standar institusi.
Selain itu, evaluasi juga diarahkan ke satuan reserse kriminal yang memiliki peran strategis dalam penanganan kejahatan. Tercatat, dari 47 Direktur Reserse Kriminal yang telah dinilai, 15 di antaranya masuk dalam kategori under performance. Temuan tersebut, menurut Dedi, memberi gambaran bahwa pembenahan di tubuh Polri tidak hanya menyasar aspek pengawasan eksternal, tetapi juga menyentuh basis internal dan sumber daya manusia.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut telah mengeluarkan arahan tegas agar dilakukan pembenahan secara menyeluruh, khususnya dalam sistem rekrutmen dan pengembangan karier anggota. Dedi menegaskan bahwa proses rekrutmen menjadi titik awal pembentukan karakter dan profesionalisme aparat kepolisian. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola pengadaan personel dinilai menjadi langkah strategi utama untuk menghasilkan anggota Polri yang kompeten dan berintegritas.
Dedi menjelaskan, saat ini Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Polri tengah melakukan pembentukan pola pendidikan dan pelatihan yang fokus pada peningkatan kualitas, bukan sekadar kuantitas. Menurutnya, mentalitas, kompetensi teknis, serta kapasitas etik dan sosial akan dikembangkan secara seimbang untuk mendorong transformasi Polri yang lebih adaptif terhadap tuntutan masyarakat.
Ia menambahkan, langkah-langkah korektif lainnya juga terus disiapkan dalam rangka merespons kritik publik terhadap kinerja kepolisian. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang kian tinggi, Polri disebut berkomitmen untuk membangun institusi yang responsif, humanis, dan profesional. Evaluasi yang dilakukan terhadap para pejabat utama di daerah menjadi bagian dari upaya secara menyeluruh untuk menciptakan kepolisian yang dipercaya publik serta mampu menjalankan tugas secara efektif di lapangan. (*)
