JAKARTA | Pemerintah berencana menambah pengerahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memperkuat sistem pengamanan di tiga wilayah strategis yang dikategorikan sebagai center of gravity nasional, yaitu Jakarta, Aceh, dan Papua. Langkah ini ditempuh sebagai respons terhadap meningkatnya potensi gangguan terhadap keamanan, stabilitas sosial, dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil arahan langsung dari Presiden, untuk memastikan seluruh proses pembangunan nasional berjalan dalam suasana aman dan kondusif. Ia menegaskan, stabilitas merupakan syarat mutlak untuk menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan.
“Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ujar Sjafrie usai rapat tertutup dengan sejumlah anggota parlemen di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jakarta menjadi salah satu wilayah utama yang menjadi sorotan. Sebagai pusat politik dan pemerintahan, wilayah ini dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi. Sjafrie menuturkan, sistem pengamanan akan diterapkan secara menyeluruh dan multidimensi, mencakup seluruh penjuru ibu kota, dari darat, laut, hingga udara.
“Yang pertama Jakarta sendiri, kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” kata dia.
Aceh menjadi wilayah prioritas kedua. Sebagai gerbang Indonesia di bagian barat, Aceh memegang peran penting dalam aspek keamanan maritim serta hubungan lintas batas. Penambahan personel TNI di Aceh diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pengamanan wilayah sekaligus memperkuat koordinasi dengan unsur pemerintah dan masyarakat setempat.
Sementara itu, Papua tetap menjadi wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam aspek pertahanan. Selain letaknya yang jauh di timur dan memiliki potensi sumber daya alam besar, Papua juga dihadapkan pada dinamika sosial yang kompleks. Pemerintah akan menempatkan pasukan tambahan dengan konsep pendekatan disebut smart approach, yakni perpaduan antara pendekatan teritorial bersifat lunak (soft approach) dan operasi taktis bersifat keras (hard approach).
Sjafrie menekankan bahwa pendekatan tersebut bertujuan menyentuh langsung hati masyarakat Papua, serta menarik simpati dari warga yang hingga kini belum memiliki kesamaan pandangan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia berharap, kebijakan integratif ini dapat mengurangi ketegangan dan memperkuat ikatan sosial-politik di kawasan tersebut.
“Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” ujar Sjafrie.
Meski menitikberatkan pada pendekatan yang memperhatikan kondisi sosial dan budaya lokal, Sjafrie menegaskan bahwa kesiapsiagaan pertahanan tetap dijadikan prioritas utama. Keberadaan TNI di lapangan ditujukan untuk menjamin keamanan secara taktis dan strategis, serta siaga menghadapi setiap potensi ancaman yang muncul.
Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya sistemik pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah serta memperkuat struktur pertahanan negara di tengah dinamika kawasan dan global yang semakin tidak menentu. Pemerintah berharap, sinergi antara kekuatan militer, masyarakat, dan institusi sipil dapat mewujudkan stabilitas yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
