BANDUNG – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (APPMBGI) Jawa Barat menggelar acara sosialisasi sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada 7 DPD 2 tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat, bertempat di Widuri Indonesian Restauran Jln Ciliwung
Kota Bandung Selasa 17/03/2026.
Ketujuh wilayah tersebut mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Garut, dan Depok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum APPMBGI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU., ASEAN Eng. menegaskan bahwa Jawa Barat merupakan daerah prioritas nasional dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yakni hampir mencapai 50% dari total anggaran nasional.
Untuk memastikan program berjalan optimal, APPMBGI fokus pada penguatan kapasitas pengelola dapur melalui:
Sertifikasi Profesi: Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MBG, asosiasi memfasilitasi sertifikasi untuk pengusaha dan pengelola dapur agar memiliki standar kompetensi yang diakui.
Keamanan Pangan dan Higiene: Setiap dapur diwajibkan memenuhi standar sanitasi lingkungan dan kebersihan (SLHS), HACCP, serta sertifikasi halal.
Manajemen Gizi: Pelibatan ahli gizi untuk memastikan menu yang disajikan tidak hanya gratis, tetapi memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN).
APPMBGI juga memperkenalkan unit usaha “Visi Makan Bergizi Gratis” untuk mengamankan rantai pasok bahan baku bagi para anggota. Inisiatif ini bertujuan melindungi pengelola dapur dari risiko penipuan transaksi bahan baku yang kerap terjadi di lapangan.
Selain itu, APPMBGI meluncurkan program food waste untuk menangani limbah dapur, baik limbah basah maupun plastik, demi mendukung keberlanjutan lingkungan di setiap wilayah operasional dapur.ungkapnya
Dalam kegiatan tersebut, ketua APPMBGI Jawa Barat Yanuar Ady Saputra, S.E., menambahkan pentingnya kolaborasi antar wilayah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan yang selama ini belum mendapatkan solusi konkret.
APPMBGI Jabar hadir sebagai jembatan antara para pemilik dapur dengan kebijakan pemerintah.
Salah satu agenda utama yang akan digencarkan adalah program sertifikasi massal yang meliputi:
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Sertifikasi Penyemah Makanan (Food Handler).
SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).
Sertifikasi Halal.
“Banyak dapur yang belum memiliki sertifikasi ini. Kami akan memfasilitasi hal tersebut melalui rangkaian acara sosialisasi dan event khusus setelah hari raya Idulfitri (Syawal),”
Jawa Barat sebagai Barometer Nasional
Dengan total 27 Kota dan Kabupaten, Jawa Barat dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan atau barometer bagi provinsi lain di Indonesia.
Setelah seluruh kepengurusan di 27 wilayah ini resmi mendapatkan SK, DPD APPMBGI Jabar berencana melakukan roadshow untuk memastikan program kerja berjalan selaras hingga ke tingkat bawah.
Selain masalah sertifikasi dan standar gizi menu, APPMBGI juga menaruh perhatian pada isu lingkungan, khususnya darurat sampah di wilayah Bandung Raya.
APPMGI Jabar berencana meluncurkan program Food Waste untuk mengelola limbah dapur (baik limbah basah maupun kering) bagi seluruh anggota asosiasi.
Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung program unggulan strategis pemerintah pusat yang telah disosialisasikan kepada para kepala daerah.
Diharapkan, para kepala daerah dapat berperan aktif sebagai pembina di wilayah masing-masing untuk mengawal kelancaran program ini.ujarnya
Melalui penguatan organisasi ini, APPMBGI Jawa Barat optimis dapat merangkul lebih banyak pelaku UMKM dan pemilik dapur untuk tumbuh bersama. “Kami ingin timbul kolaborasi yang bermanfaat bagi pengusaha, pengelola, maupun masyarakat sekitar melalui distribusi produk-produk berkualitas,” pungkasnya.
